Oleh YB. Heru Wahyu Jatmiko

Persoalan distribusi minyak tanah menjadi sebuah masalah yang tidak pernah berhenti. Alokasi minyak tanah tahun 2007 sebanyak 9,9 juta kiloliter ternyata tidak mencukupi. Antrean panjang ibu-ibu untuk mendapatkan minyak tanah terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Ketua Tim Terpadu Distribusi BBM, Slamet Singgih, menuduh kelangkaan itu sebagai akibat tidak adanya penelitian terlebih dahulu dari BP Migas mengenai kebutuhan nyata minyak tanah di masyarakat. Ia juga menuduh PT Pertamina tidak melakukan pengawasan pendistribusian secara semestinya.[1] Sementara itu, ketua BP Migas sendiri mengatakan bahwa kelangkaan itu diakibatkan oleh penggunaan di luar peruntukannya yaitu untuk penerangan, omprongan tembakau, pompa air di musim kemarau, campuran BBM untuk transportasi, penjualan ke industri dan penyelundupan.[2]
Mengenai penyelundupan ini, acara “Wanted” yang ditayangkan Anteve pada hari Senin 23 April 2007 menampilkan seorang bernama Martin sebagai buron atas perbuatan menimbun BBM yang telah berlangsung selama 3 tahun. Bisa dipastikan bahwa salah satu jenis BBM yang ditimbun itu adalah minyak tanah. Dalam kesempatan itu, ketua YLKI memaparkan bahwa penimbunan dan penyelundupan BBM yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan dengan kerja sama dari oknum Polri dan TNI. Ketika ditanyakan bagaimana caranya agar penimbunan dan penyelundupan itu tidak terjadi, YLKI tidak bisa memberikan jawaban secara memuaskan karena ia mengatakan agar masyarakat melapor kepada Polri bila menemukan adanya aktivitas penimbunan BBM. Belakangan, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan konversi minyak tanah dengan gas elpiji. Konversi itu dilakukan dengan tujuan disamping untuk menurunkan tingkat penyimpangan minyak tanah, juga untuk mengurangi beban anggaran APBN untuk menyubsidi minyak tanah dan menghemat pembakaian BBM yang konon kabarnya akan habis dalam 15 tahun ke depan.[3]
Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah langkah melakukan konversi minyak tanah dengan gas elpiji bisa menurunkan tingkat penyimpangan distibusi BBM? Apakah kebijakan itu merupakan sebuah solusi yang tepat bagi masyarakat kecil? Bagaimana sebaiknya langkah yang harus diambil untuk memperbaiki keadaan ini? Makalah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan merunut akar permasalahan dan kemudian menawarkan alternatif solusinya.

1. Negara Dalam Kuadran Ke-4 Sebagai Awal Permasalahan

Sebenarnya, sudah sejak awal permasalahan distribusi BBM berpusat pada lemahnya pengawasan. Dari segi yuridis, mekanisme pengawasan seperti yang dikemukakan oleh UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi nampak sangat problematis. Dikatakan dalam Pasal 41 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengatur yang biaya operasionalnya dijelaskan dalam Pasal 48 yaitu untuk pertama kalinya dibiayai oleh APBN, tetapi untuk selanjutnya dibiayai oleh aktor-aktor yang diawasinya. Pengawasan dilakukan juga oleh Polri dan Pejabat PNS Migas (Pasal 50), hanya dalam pelaksanaannya, Pejabat PNS Migas itu harus melapor kepada Polri bila melakukan penyidikan atas laporan atau temuan penyimpangan distribusi BBM dan untuk selanjutnya hasil penyidikan diserahkan kepada Polri untuk disidik kembali sebelum diserahkan kepada Kejaksaan. Ada 2 persoalan dalam produk hukum ini yaitu bagaimana mungkin Badan Pengatur bisa melakukan tugas pengawasan bila dalam melaksanakan tugasnya badan ini dibiayai oleh mereka yang diawasi? Selanjutnya, adanya 3 lembaga pengawas yaitu Badan Pengatur, Polri dan Pejabat PNS Migas tanpa disertai aturan main bagi ketiganya dalam undang-undang ini, pada gilirannya akan ditafsirkan dengan mengacu pada UU RI. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 14 bahwa Polri sebagai lembaga yang paling berhak melakukan pengawasan distribusi BBM. Kedua lembaga lain tetap subordinasi terhadap Polri. Dalam tataran teoritis, persoalannya adalah tidak ada lembaga yang bisa mengawasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh Polri dalam pendistribusian BBM.
Persoalan pengawasan merupakan persoalan klasik bagi aktivitas negara modern, terlebih ketika aktivitas negara itu didelegasikan kepada lembaga pada level bawah, lengkap dengan segala kewenangannya.[4] Untuk kasus distribusi BBM di Indonesia, persoalannya tidak hanya menyangkut masalah pengawasan saja, tetapi meluas pada lemahnya negara untuk menjalankan cakupan bidang-bidang pekerjaan yang diklaim sebagai bidang pekerjaan negara.[5] Dari perumusan kebijakan distribusi BBM, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Migas menyatakan bahwa pendistribusian minyak merupakan bidang tugas pemerintah (Pasal 8) tetapi didelegasikan kepada aktor-aktor seperti BUMN, BUMD, Koperasi dan Swasta (Pasal 9). Namun karena mekanisme pengawasan sendiri menimbulkan persoalan yaitu persoalan pembiayaan dan persoalan mekanisme kerjasama dari 3 lembaga yang disebut sebagai pengawas, pelaksanaan di lapangan menjadi semakin tidak jelas.
Dalam prakteknya seperti terjadi di Depot Pertamina Plumpang Jakarta Utara, pengisian BBM dilakukan oleh 3 instansi yaitu pihak Pertamina, Hiswana Migas dan Transportir (dari BUMN, Koperasi dan Swasta). Mereka bekerja praktis tanpa pengawasan. Oleh karena itu terjadilah beberapa praktek penyimpangan seperti penyimpangan pemasangan segel pada truk tangki yaitu segel tidak dipasang pada kran tangki tetapi dikantongi oleh sopir truk tangki, pemalsuan surat DO (Delivery Order), volume muatan yang bisa dilebihkan dari yang seharusnya dengan membayar sejumlah uang kepada petugas Pertamina di bagian pengisian. Akibatnya, terjadi penyimpangan dalam distribusi minyak tanah seperti distribusi minyak tanah bersubsidi kepada industri secara langsung atau kepada pengelola minyak oplosan, baik seluruhnya atau sebagian kecil sebagai akibat muatan yang dilebihkan, dan hasil oplosan ini pada gilirannya juga akan dijual kepada industri. Dalam banyak kasus ditemukan fakta bahwa penyimpangan itu melibatkan Polri mulai dari pengawalan truk tangki “illegal” sampai kepada backing usaha oplosan. Berbagai bentuk penyimpangan distribusi BBM ini pada gilirannya akan merugikan rakyat kecil sebab jumlah minyak tanah yang seharusnya disediakan untuk mereka menjadi semakin berkurang, sementara pagu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk minyak tanah yang disubsidi tetap yaitu 9,9 juta kiloliter.
Menghilangnya minyak tanah dari peredaran di tengah masyarakat lebih banyak diakibatkan oleh penyimpangan ini.[6] Penyimpangan itu disebabkan oleh lemahnya perumusan kebijakan seperti tertuang dalam Undang-undang, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan, lemahnya penegakkan hukum, tidak ada adanya mekanisme untuk mengontrol penyogokan, korupsi dan penyuapan.[7] Dalam kacamata Francis Fukuyama, persoalan distribusi minyak tanah dan juga BBM berada dalam kuadran IV yaitu lingkup fungsi negara yang sangat luas dengan kekuatan lembaga negara yang sangat lemah.[8] Lemahnya negara ini juga semakin nampak ketika hukum tidak mampu menjangkau personel TNI yang terlibat dalam pem-backing-an distribusi BBM karena sampai saat ini militer berada di luar struktur hukum umum dan masih berada dalam yurisdiksi hukum militer.[9]

2. Rendahnya Pemahaman Akan Tehnologi

Dari hasil investigasi terhadap tempat-tempat penimbunan BBM, minyak tanah merupakan bahan yang paling mudah digunakan untuk campuran premium dan terutama solar. Disamping itu minyak tanah bisa dengan mudah disulap menjadi solar melalui mekanisme penyampuran minyak tanah dengan oli bekas yang mudah diperoleh. Campuran premium dengan minyak tanah, campuran solar dengan minyak tanah dan solar hasil rekayasa atas minyak tanah itu dijual kepada industri dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk BBM Industri. Para pengoplos ini biasanya telah melakukan kerjasama dengan pihak industri, dalam hal ini biasanya kepala gudang, untuk melakukan transaksi atas BBM illegal ini. Jadi, pihak industri dengan sadar dan sengaja menghidupkan mesin berdasarkan minyak yang “di bawah standard”, tanpa memikirkan resiko kerusakan mesin yang harus ditanggungnya.
Ketua Hiswana Migas Cirebon menjelaskan bahwa sebelum minyak tanah dicampurkan ke solar, minyak tanah itu terlebih dahulu dicampur dengan oli bekas agar minyak tanah memiliki dampak pelumas yang sama dengan solar. Minyak tanah memang memiliki kemampuan pelumasan yang lebih buruk daripada solar. Tetapi percampuran minyak tanah dengan oli bekas tidak hanya membahayakan mesin saja tetapi juga hidup manusia jika menghirup asap buangan bahan bakar campuran tersebut.[10] Bagi mesin, penggunaan oli pelumas semacam ini justru berpotensi menyebabkan terjadinya endapan di dalam ruang bakar. Endapan di dalam ruang bakar, selain menurunkan kinerja mesin, juga berpotensi menimbulkan kerusakan komponen ruang bakar – yang tidak murah dalam perbaikannya.[11] Bagi manusia, percampuran semacam ini berpotensi menimbulkan sisa hidrokarbon (UHC) yang berbahaya bila terhirup ke dalam organ pernapasan.[12]
Apakah perkataan ketua Hiswana Migas Cirebon tersebut berdasarkan kajian ilmiah ataukah berdasarkan pengalaman pragmatis? Paralel dengan pertanyaan itu, apakah usaha pengoplosan berdasarkan sebuah kajian ilmiah ataukah hanya hasil dari sebuah pengalaman pragmatis? Nampaknya sulit untuk mengatakan bahwa pengoplosan minyak tanah menjadi solar merupakan hasil dari sebuah kajian ilmiah karena jika dilakukan secara ilmiah tidak mungkin menggunakan oli bekas yang mengandung resiko bagi mesin maupun hidup manusia.
Lebih tepat, jika mereka ini dikatakan sebagai spekulator yang mau melipatgandakan uangnya dalam tempo secepat-cepatnya.[13] Mereka ini tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang rumit, melainkan sedikit pengetahuan mengenai metode percampuran yang bisa membuat mesin “menyala” dan mendatangkan untung besar. Lemahnya pemahaman akan tehnologi mengakibatkan mereka tidak berpikir dampak buruk yang mungkin ditimbulkan dari campuran BBM itu terhadap mesin.

3. Kultur Patrimonial Dalam Institusi Negara dan Perindustrian

Mengapa aktor-aktor negara, termasuk di sini Pertamina, dan para karyawan industri mau mencari keuntungan pribadi dari tempat mereka bekerja? Salah satu jawaban yang mungkin adalah karena kultur patrimonial masih cukup kuat melekat di semua lembaga negara dan lembaga swasta di Indonesia. Dalam kerangka budaya patrimonial ini, perilaku yang muncul dari budaya ini adalah “perilaku predator” yang mencuri sumber daya yang ada demi keuntungan pribadi atau kelompok.[14] Dari kasus distribusi minyak tanah, Hiswana Migas dan Pertamina yang dipercaya melakukan proses administrasi pengangkutan melakukan berbagai kecurangan untuk memperkaya diri. Polri melakukan “tindakan pengamanan” sesuai dengan profesinya di bidang hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pegawai gudang dari industri mau menerima minyak di bawah standard, yang nantinya selisih dari harga minyak resmi dengan harga minyak senyatanya yang dibeli secara tidak resmi bisa diambil untuk keuntungan pribadi. TNI memanfaatkan “sisa kejayaan” dwi fungsi ABRI untuk mencari keuntungan pribadi. Para spekulator memanfaatkan segala kelemahan yang ada itu demi melipatgandakan uang yang dimilikinya. Para pejabat Pertamina tahu bahwa terjadi berbagai macam kecurangan dalam pendistribusian minyak yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak tanah bagi masyarakat, tetapi nampaknya mereka tidak mau mempersoalkannya karena alasan kepentingan pribadi.[15]
Dalam budaya patrimonial ini, uang tambahan yang mereka peroleh di luar gaji ini dianggap sebagai “keuntungan jabatan.”[16] Keuntungan diperoleh karena adanya pendelegasian kekuasaan dari atasan kepada bawahan. Dalam kasus distribusi BBM ini, bawahan yang telah diberi jabatan basah memiliki kewajiban untuk memberikan setoran kepada atasan yang sudah memberikan kuasa kepada mereka. Demikianlah yang terjadi pada karyawan Pertamina dan Hiswana Migas harus memberikan setoran kepada Kepala Depot Pertamina dan pejabat-pejabat dalam Depot itu. Ketidakmampuan bawahan memberikan setoran kepada atasan membawa pengaruh pada pemecatan mereka atau pemutasian ke “jabatan” lain yang tidak basah. Dalam kasus Polri, masalahnya menjadi rumit. Mereka tidak hanya diminta setor kepada atasan mereka tetapi uang yang diperoleh dari hasil “pengamanan” itu digunakan untuk membiayai operasional Polri.[17] Rendahnya biaya operasional Polri ini menjadi dasar pembenaran bagi perilaku “pengamanan” distribusi minyak tanah.[18] Anggota TNI yang melakukan tindakan illegal itu pun harus menyetor kepada komandannya dalam rangka menghindari proses hukum yang bisa sewaktu-waktu diberikan oleh komandannya sebagai Ankum (atasan yang berhak menghukum).[19]

4. Gas Elpiji Sebagai Solusi?

Atas berbagai gejala penimbunan BBM yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan BBM mulai dari kelangkaan premium kemudian akhir-akhir ini kelangkaan minyak tanah, pemerintahan SBY-JK pernah membangun opini bahwa penimbunan dan penyelundupan terjadi akibat perbedaan harga BBM antara harga dalam negeri dengan harga luar negeri.[20] Belakangan diketahui bahwa pernyataan itu merupakan usaha pemerintah untuk mencari dasar yang legitim untuk menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM. Sekaligus terbukti bahwa menaikkan harga BBM tidak dengan sendirinya menghapuskan usaha ‘pencurian’ minyak dari tangan rakyat.
Solusi lain yang ditawarkan oleh pemerintahan SBY-JK adalah memberi warna pada minyak tanah agar minyak tanah yang disubsidi negara tidak diselewengkan sebab rakyat akan melaporkan kepada pihak berwajib akan adanya kegiatan illegal itu. Tetapi solusi itu pun terbukti tidak berhasil karena permasalahan penyelewengan minyak tanah tidak terletak pada warna minyak tanah. Lagi pula, para spekulan penimbun minyak tanah ini di banyak tempat dikenal masyarakat sekitar sebagai dermawan.[21] Masyarakat sekitar tidak merasa dirugikan, justru malah merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan illegal itu.
Akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan solusi untuk mengatasi permasalahan minyak tanah dengan mengganti minyak tanah dengan gas elpiji. Alasan yang dikemukakan ada 2 yaitu penggantian gas elpiji akan menghemat anggaran APBN dan dalam jangka 15 tahun ke depan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis sedangkan Indonesia sangat berkelimpahan dengan gas elpiji.
Terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah ini, ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Pertama, selama persoalan distribusi BBM tidak diselesaikan, maka distribusi gas elpiji pun akan mengalami hal yang sama dikemudian hari. Begitu pula selama mekanisme pendistribusian BBM belum bisa diselesaikan, para spekulan akan terus memainkan perannya sehingga kebutuhan minyak tanah akan tetap nampak sangat dibutuhkan. Kedua, penghematan APBN itu didasarkan pada asumsi bahwa minyak tanah hanya untuk memasak di dapur. Padahal senyatanya, di banyak tempat yang belum terjangkau oleh listrik, minyak tanah juga digunakan untuk penerangan. Tambahan lagi, banyak rakyat kecil seperti pedagang kaki lima dan nelayan sangat membutuhkan minyak tanah untuk penerangan. Ketiga, pernyataan gas Indonesia masih banyak dan minyak bumi akan habis dalam jangka 15 tahun merupakan pernyataan sangat dilebih-lebihkan sebab eksplorasi minyak bumi sangat mendasarkan pada kecanggihan tehnologi dan tehnologi eksplorasi minyak ini berkembang terus sehingga tidak ada orang di dunia ini yang bisa memastikan kapan minyak bumi ini akan habis.[22] Minyak bumi yang bisa diambil saat ini rata-rata baru 35% dari total minyak bumi yang terkandung di perut bumi.[23] Pertamina merupakan perusahaan eksplorasi minyak yang paling ketinggalan dalam bidang tehnologi dan keuangan bila dibandingkan dnegan Petronas Malaysia, Petrobras Brasilia, Aramco Saudi Arabia dan Statoil Norwegia.[24] Jika pendapat pemerintah itu didasarkan pada perhitungan Pertamina yang masih lemah dalam penguasaan tehnologinya, bisa jadi dalam 15 tahun ke depan minyak bumi tidak bisa dikelola oleh Pertamina dan akan diambil alih oleh Petronas atau perusahan eksplorasi negara-negara Barat yang lebih maju tehnologinya.
Sebenarnya alasan utama dibalik semua alasan yang dikemukakan pemerintah adalah bahwa pemerintah akan menghapus semua subsidi BBM.[25] Subsidi terhadap minyak tanah merupakan subsidi terbesar dari seluruh jenis BBM yang ada. Dari subsidi APBN sebesar Rp. 60 triliun, 50% dari anggaran itu digunakan untuk subsidi minyak tanah sedangkan 50% lainnya digunakan untuk subsidi solar dan premium. Terhadap rencana melepaskan harga minyak tanah kepada mekanisme pasar, bisa dikatakan bahwa rencana ini merupakan pilihan kebijakan yang tidak efisien karena kebijakan itu tidak mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan aspek lain.[26] Pertama, minyak tanah lebih banyak digunakan oleh masyarakat kecil terutama mereka yang berpendapatan rendah dan melakukan usaha pencarian nafkah di bidang-bidang informal. Dari mereka, minyak tanah tidak hanya digunakan untuk memasak tetapi juga digunakan untuk penerangan. Dengan penghapusan subsidi, penerangan yang berbasiskan minyak tanah akan menyedot pengeluaran rumah tangga mereka dalam porsi yang semakin besar sehingga memberi peluang untuk menambah angka kemiskinan di Indonesia. Kedua, dalam kondisi negara yang lemah ini, distribusi elpiji akan mengalami nasib yang sama dengan distribusi minyak tanah. Kondisi ini akan semakin menyusahkan masyarakat kecil karena semakin sulit mendapatkan akses ke penggunaan BBM alternatif untuk memasak. Tambahan lagi, pemberian kompor gas gratis tidak bisa menjamin bahwa mereka akan menggunakan kompor itu selama-lamanya. Pada saat tertentu, ketika kompor gas itu rusak, belum tentu mereka akan mau membeli kompor gas yang lebih baik dan tentunya lebih mahal. Jalan satu-satunya adalah kembali menggunakan kompor minyak tanah yang jauh lebih murah harganya. Bila subsidi minyak tanah dicabut, mereka yang miskin ini akan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk bisa memasak. Ketiga, bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, penghapusan subsidi minyak tanah akan mendorong mereka beralih kepada penggunaan kayu bakar sebagai cara alternatif untuk menghemat pengeluaran mereka. Penggunaan kayu bakar akan berpeluang pada semakin meluasnya usaha perusakan lingkungan yang lebih parah. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara mekanisme pasar pada sektor publik ini jauh lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan guna menyubsidi minyak tanah.[27] Potensi peningkatan kerusakan lingkungan dan potensi peningkatan angka kemiskinan serta tertutupnya akses rakyat kecil kepada energi alternatif memerlukan biaya ekonomi dan politik yang jauh lebih besar daripada ketika pemerintah harus menyubsidi minyak tanah untuk mereka.

5. Transformasi Kultural Sebagai Langkah Awal

Lemahnya motivasi kerja lembaga negara berkorelasi positif terhadap pendidikan, pelatihan dan internalisasi nilai-nilai profesional dari masyarakat.[28] Lemahnya kinerja mereka yang bekerja di Depot Pertamina, rendahnya etos kerja karyawan bagian gudang industri dan lemahnya kinerja Kepolisian, sebagian karena faktor kultural patrimonial yang menyebabkan perilaku predator, sebagian lagi karena faktor-faktor lain.[29] Kultur patrimonial ini menyebar pada masyarakat baik yang bekerja dalam lembaga pemerintahan maupun mereka yang bekerja sebagai karyawan pada perusahaan swasta. Oleh karena itu, usaha untuk mengurangi kebocoran distribusi minyak tanah (dan BBM) harus dimulai dari usaha mentrasformasi budaya patrimonial menjadi budaya modern yang mampu mengakomodir aspek globalisasi.
Jalan terbaik untuk ini adalah melalui pendidikan.[30] Pendidikan disamping menanamkan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang menjadi ciri khas ekonomi saat ini, juga menjadi sarana transformasi budaya yang paling efektif. Pendidikan menjadikan manusia berbudaya dan berpengetahuan.[31] Belajar dari pengalaman sejarah Renaisans, ilmu-ilmu humaniora yang selama ini disingkirkan dan dianggap tidak berguna dibandingkan dengan ilmu-ilmu eksakta perlu mendapatkan bagian yang memadai.[32] Pada masa Renaisans, ilmu kedokteran, astronomi, fisika dan kimia berkembang sangat pesat berkat penemuan kembali naskah-naskah Yunani asli yang disimpan oleh para ilmuwan Islam. Ilmuwan ini pertama-tama belajar ilmu-ilmu humaniora, terutama dari para filsuf Yunani dan retorika Cicero. Pembelajaran humaniora ini mengubah seluruh mental mereka menjadi mentalitas manusia yang independen, lepas dari pengaruh belenggu pengetahuan Skolastik yang bias. Oleh karena itu reformasi pendidikan perlu melakukan transformasi budaya patrimonial melalui sarana-sarana pendidikan yang menunjang ke arah tersebut. Reformasi birokrasi betapa pun hebatnya, seperti yang dilontarkan oleh kaum cendekiawan kita saat ini, tidak akan berhasil manakala mentalitas manusia tidak diubah terlebih dahulu. Demikian juga, sebagus apa pun peraturan yang mengatur mekanisme distribusi minyak tanah (dan BBM) tetap tidak akan berhasil mengatasi kebocoran yang merugikan negara dan rakyat kecil, bilamana manusia yang menjalankan masih terkungkung pada budaya patrimonial sehingga melahirkan perilaku predator.

6. Demokratisasi Pada Sektor Publik.

Kelemahan kedua dari kebocoran distribusi minyak tanah adalah ketiadaan mekanisme pengawasan dan pemusatan kekuasaan pengawasan pada satu institusi yaitu Polri. Dalam kasus penumpukan kekuasaan pada satu institusi seperti ini, diperlukan kekuasaan pengawasan lain selain Polri agar kekuasaan pengawasan tidak bertumpuk pada satu institusi dan sekaligus mewujudkan checks and balances dari mekanisme pengawasan distribusi minyak tanah.[33] Pada masyarakat yang kuat dipengaruhi oleh kultur patrimonial, pembentukan organisasi lain dalam rangka penyebaran kekuasaan pengawasan dianggap sebagai ancaman sehingga menimbulkan konflik atau pun penolakan terhadap pembentukan organisasi semacam ini.[34] Meskipun demikian, nilai transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu syarat mutlak agar distribusi minyak tanah sampai pada sasaran.
Transparansi dan akuntabilitas juga menyangkut informasi yang tepat kepada publik tentang jumlah konsumsi riil minyak tanah yang dibutuhkan masyarakat. Selama ini tidak ada data yang akurat mengenai konsumsi minyak tanah yang dibutuhkan masyarakat seperti dilontarkan oleh Ketua Tim Terpadu. Data-data yang akurat atau alasan-alasan yang tepat sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa ikut serta melakukan pengawasan sejak awal pembuatan kebijakan.[35] Distribusi minyak tanah menjadi sektor publik yang dikelola oleh pemerintah sebab minyak tanah dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah yang harus dilindungi oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan minyak tanah tidak berdasarkan perhitungan untung rugi tetapi harus mendasarkan diri pada pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya.[36] Fakta bahwa minyak tanah dibutuhkan masyarakat kecil selain untuk memasak juga dibutuhkan untuk sarana penerangan, omprongan tembakau, pompa air di musim kemarau tidak bisa disamakan sebagai penyimpangan penggunaan minyak tanah yang paralel dengan pengoplosan atau penyelundupan seperti dikatakan oleh Ketua BP Migas di atas. Justru fakta itulah yang menjadi data kebutuhan riil masyarakat kecil yang harus dihitung dalam rangka menyubsidi harga minyak tanah guna melindungi kehidupan rakyat kecil. Perlindungan terhadap rakyat kecil diperlukan agar mereka tidak semakin terpuruk tetapi sebaliknya justru mendorong mereka untuk setara dengan golongan lain. Maka meskipun harus dibayar mahal dengan subsidi minyak tanah sampai Rp. 39 triliun, subsidi itu harus dipertahankan dalam rangka menyetarakan warga negaranya.[37] Dengan demikian, sektor publik yang dikelola oleh pemerintah harus demokratis dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya melalui transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dalam kerangka checks and balances guna mencapai tujuan-tujuan yang demokratis pula yaitu kesetaraan warga negaranya.

7. Program Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dari seluruh diskusi ini, persoalannya kemudian adalah bagaimana harus melangkah secara konkrit? Secara konkret berarti bahwa mekanisme pengawasan distribusi minyak tanah harus dibenahi secara total mulai dari saat pengisian di Depot Pertamina sampai ke Agen Minyak Tanah dan pengecer-pengecernya. Pemaksaan untuk mengalihkan kompor minyak tanah menjadi kompor gas elpiji tidak akan efektif sebab peralihan itu ibarat bom waktu yang kelak kemudian hari akan meledak sebagai akibat dari langkah pragmatis untuk menghapus subsidi BBM. Justru yang harus dilakukan pemerintah adalah di satu sisi, memberikan rangsangan-rangsangan agar harga kompor gas beserta tabungnya menjadi lebih murah dan lebih terjangkau bagi masyarakat kecil untuk kemudian melepaskan pilihan masing-masing warga negaranya dalam mekanisme pasar. Di sisi lain, subsidi BBM tetap dipertahankan dalam rangka menghindari penutupan akses energi bagi masyarakat kecil. Dengan demikian, peralihan dari kompor minyak tanah menjadi kompor gas dilakukan secara demokratis yaitu berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia tanpa harus mengorbankan segi yang lain. Lagi pula, dalam kondisi yang masih dilingkupi oleh budaya patrimonial ini, pemaksaan konversi minyak tanah menjadi gas elpiji hanya akan memupuk perilaku predator para birokrat kita. Kecenderungan ini sudah nampak dari perebutan pengadaan kompor dan tabung gas antara Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi/UKM dan Pertamina. Fakta semacam ini, oleh Giddens dikatakan sebagai akan semakin menambah masyarakat benci terhadap birokrasi.[38]
Dalam jangka panjang, perlu dilakukan reformasi birokrasi, pendidikan, dan hukum dalam rangka transformasi kultural dan penegakkan hukum yang akan memberikan dampak positif bagi usaha-usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat kecil. Disamping itu, pemerintah perlu memberikan rangsangan-rangsangan bagi pengembangan kreatifitas dan inovasi yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan tehnologi di bidang energi agar diperoleh energi alternatif selain minyak bumi yang bisa dipastikan akan semakin mahal harganya karena memerlukan tehnologi yang semakin rumit untuk eksplorasi dan eksploitasinya. Oleh karena itu, reformasi di bidang pendidikan menempati prioritas utama guna reorientasi pendidikan dari pendidikan yang bercorak doktriner ala Orde Baru menjadi pendidikan yang berorientasi pada kreatifitas dan kemandirian.
Barangkali dengan langkah-langkah seperti inilah negara yang lemah bisa menjadi negara yang kuat, negara dalam kuadran ke-4 bisa menjadi negara kuadran ke-2.

Daftar Pustaka
Chaniago, Andrinof A. Gagalnya Pembangunan Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia. Jakarta:LP3ES, 2001

Ebbinghaus, Bernhard, et al (Eds). Comparing Welfare Capitalism Social Policy and Political Economy in Europe, Japan and The USA. London: Routledge, 2003

Fukuyama, Francis. Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21. Terj. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Gramedia, 2004

Giddens, Anthony. Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya (The Third Way and Its Critics). Terj. Imam Khoiri. Yogyakarta : IRCiSoD, 2005.

Giddens, Anthony. Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial. Terj. Ketut Arya Mahardika. Jakarta:Gramedia, 2000.

Kunio, Yoshihara. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Terj.A. Setiawan Abadi. Jakarta:LP3ES, 1990.

Maruyama, Makoto. Solidarity as Prerequisite for the Welfare State System in The Broad Sense. Working Paper No.75. Tokyo: University of Tokyo, 1998.

Maugeri, Leonardo. The Age of Oil The Mythology, History, and Future of The World’s Most Controversial Resource. London:Praeger, 2006.

Mitchell, William C, et al. Beyond Politics Market, Welfare, and the Failure of Bureaucracy. Oxford : Westview Press, 1994.

Whitehead, Alfred North. The Aims of Educations and Other Essays. New York: The Free Press, 1967.

Endnotes:

[1] “Kelangkaan Minyak Akibat Kesalahan BP Migas dan Pertamina”, Media Indonesia On Line, 29 Desember 2006
[2] “Pertamina Wajib Cegah Kelangkaan BBM”, Media Indonesia On Line, 28 Desember 2006
[3] “Gas Bumi, Energi Alternatif Pengganti BBM”, Suara Karya, Senin, 26 Maret 2007
[4] Bdk. Francis Fukuyama, Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, Terj. A. Zaim Rofiqi (Jakarta : 2004), hal.
[5] Bdk. Ibid, hal.10-16
[6] Hasil survey pribadi pada bulan April 2005, penimbunan minyak tanah untuk bahan oplosan BBM di kawasan Jabotabek ada 17 titik penimbunan minyak tanah untuk bahan oplosan, yang masing-masing titik menimbun minyak tanah bervariasi antara 5000 liter sampai 16.000 liter dalam 1 minggu.
[7] Lih. Francis Fukuyama, Op.Cit, hal.11
[8] Lih. Ibid, hal.13
[9] Beberapa lokasi di Serang, Banten, banyak prajurit Kopassus terlibat dalam pem-backing-an ini. Di Jakarta Utara ada 1 titik yang dikelola oleh para prajurit Kopassus Cijantung. Dari hasil wawancara dengan mereka, mereka menceritakan dengan bangga takutnya Polri terhadap diri mereka.
[10] Lih. Yuli Setyo Indartono, “Minyak Tanah Sebagai Pengganti Solar : Sebuah Tinjauan Singkat”, Berita Iptek, 31 Januari 2007, http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2005-06-25-Minyak-Tanah-Sebagai-Pengganti-Solar:-Sebuah-Tinjauan-Singkat.shtml
[11] Ibid
[12] Ibid
[13] Bdk. Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Terj. A. Setiawan Abadi (Jakarta:1990) hal. 111-121
[14] Bdk. Francis Fukuyama, Op.Cit, hal.20
[15] Dari survey di Tanjung Priok, ditemukan bukti kuat adanya 3 tongkang yang beroperasi di Laut Jawa milik petinggi Pertamina yang akan meminta jatah dari kapal tanker yang akan memasuki pelabuhan di Jakarta.
[16] Bdk Benedict R.O’G. Anderson, “Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa”, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Ed. Miriam Budiardjo (Jakarta:1984), hal. 82-84
[17] Hasil wawancara dengan 2 perwira Polri diperoleh hasil bahwa biaya operasional Polri dari negara terlalu sedikit sehingga harus diatasi menurut kreativitas masing-masing anggota yang ada dalam “jabatan basah”.
[18] Bdk. Francis Fukuyama, Op.Cit, hal.86
[19] Menurut penuturan mereka, komandan mereka tahu akan kegiatan mereka dan “memberi ijin” secara lesan atas kegiatan mereka meskipun Kasad telah mengeluarkan Surat Telegram yang berisi larangan atas tindakan illegal loging dan illegal mining. Sebagai imbal balik, mereka memberikan sejumlah uang setiap bulan kepada sang Komandan.
[20] Lih. “Pemerintah ikut andil dalam penyelundupan BBM”, Suara Merdeka, 11 September 2005.
[21] Di Bogor, pemilik tempat oplosan membangunkan mesjid dan jalan beraspal untuk masyarakat sekitar.
[22] Lih. Leonardo Maugeri, The Age of Oil The Mythology, History, and Future of The World’s Most Controversial Resource (London:2006), hal.210.
[23] Ibid, hal.202
[24] Bdk. Ibid, hal.231-232
[25] Lih.”Gas Bumi: Energi Alternatif Pengganti BBM”, Suara Karya, 26 Maret 2007
[26] Bdk. William C. Mitchell et al, Beyond Politics Market, Welfare, and The Failure of Bureaucracy (Oxford:1994), hal.65-70
[27] Bdk. Makoto Maruyama, Solidarity as Prerequisite for Welfare State System in The Broad Sense, Working Paper No. 75 (Tokyo:1998), hal.12
[28] Bdk Francis Fukuyama, Op.Cit, hal.86-88
[29] Lih. Ibid, hal.86. Untuk kasus lemahnya kinerja Kepolisian, dipakai penjelasan dari Francis Fukuyama yang mengatakan bahwa lembaga yang biaya operasionalnya rendah akan menjalankan fungsi secara rendah pula.
[30] Bdk. Anthony Giddens, Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya, Terj. Imam Khoiri (Yogyakarta:2005), hal. 77-79
[31] Lih. Alfred North Whitehead, The Aims of Education and Other Essays (New York:1967), hal.1-7
[32] Bdk. Yoshihiro Kunio, Op.Cit, hal.173. Disini, penulis tidak sependapat dengan Yoshihiro Kunio yang mengatakan bahwa pendidikan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perlu meninggalkan ilmu-ilmu sosial dan mengedepankan ilmu-ilmu eksakta.
[33] Bdk. B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, 5th Ed. (London:2001), hal.254-259
[34] Bdk Francis Fukuyama, Op.Cit, hal.20
[35] Lih. Anthony Gidens, Jalan Ketiga Pembarauan Demokrasi Sosial, Terj. Ketut Arya Mahardika (Jakarta:2000), hal.100-102
[36] Bdk. William C. Mitchell et al, Op.Cit , hal.59-60
[37] Data diambil dari http://www.energi.lipi.go.id
[38] Lih. Anthony Gidens, Jalan Ketiga Pembarauan Demokrasi Sosial, Terj. Ketut Arya Mahardika (Jakarta:2000), hal.84-85