<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-update:auto; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 216.0pt right 432.0pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-noshow:yes; vertical-align:super;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url(“file:///C:/DOCUME~1/acer/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm”) fs; mso-footnote-continuation-separator:url(“file:///C:/DOCUME~1/acer/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm”) fcs; mso-endnote-separator:url(“file:///C:/DOCUME~1/acer/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm”) es; mso-endnote-continuation-separator:url(“file:///C:/DOCUME~1/acer/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm”) ecs;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 63.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

DUALISME HUKUM DALAM IMPLEMENTASI OTSUS PAPUA

Oleh Heru Wahyu Jatmiko

Munculnya Undang-undang RI Nomer 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua merupakan sebuah kompromi politik antara pihak pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Di satu sisi, pemerintahan pusat menginginkan Papua tetap bertahan sebagai bagian dari NKRI tetapi di sisi lain masyarakat Papua menginginkan kemerdekaan, lepas dari NKRI. Masyarakat Papua sangat meyakini bahwa kemerdekaan Papua merupakan satu-satunya jalan bagi mereka untuk dapat berkembang menjadi maju dan modern, seperti halnya yang dicapai oleh wilayah-wilayah lain, terutama di Pulau Jawa.

Para elit politik Papua sepakat bahwa satu-satunya alasan tuntutan merdeka masyarakat Papua adalah ketertinggalan pembangunan propinsi Papua bila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain. Sementara itu, sumber kekayaan alam Papua yang begitu melimpah banyak tersedot ke Jakarta sedangkan mereka sendiri tidak menikmati hasil sedikit pun dari kekayaan alam yang ada di tanah mereka.[1] Kesadaran akan akar masalah itu menjadi titik tolak bagi perumusan Undang-undang RI Nomer 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Undang-undang tersebut memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap pemerintah daerah Papua untuk mengatur urusannya sendiri kecuali urusan-urusan yang ditentukan sebagai urusan tingkat pusat seperti tercantum dalam Pasal 4 UU RI Nomer 21 Tahun 2001 yaitu kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan. Dalam bidang perekonomian, otonomi khusus itu juga secara eksplisit menginginkan agar perekonomian Papua dibangun berbasiskan pada ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan penghormatan terhadap masyarakat adat atau masyarakat setempat. Penghormatan terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat setempat itu meliputi pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi di bidang pembangunan perekonomian (Pasal 42 ayat 1 dan 4), penanaman modal atau investasi di wilayah Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat (Pasal 42 ayat 2), perundingan penanaman modal dilakukan oleh tiga pihak yaitu pemerintah daerah, investor dan masyarakat adat (Pasal 42 ayat 3). Sementara itu, masyarakat adat memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang tersebut yaitu hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Pasal 43 ayat 1).

Persoalan muncul manakala dipertanyakan apa itu hukum adat atau hukum ulayat dan ada berapa jumlah hukum adat di seluruh Papua? Pasal 1 undang-undang ini merumuskan hukum adat sebagai aturan atau norma tidak tertulis yang mengatur dan mengikat suatu komunitas adat tertentu dan memiliki sanksi atas pelanggarannya. Jadi, undang-undang ini mengakui peraturan tidak tertulis yang dimiliki oleh masyarakat adat di Papua. Ada pun hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh komunitas adat tertentu untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya. Hak ulayat ini merupakan bagian dari komunitas hukum adat sehingga hak ulayat ini pun bercorak tidak tertulis. Masalahnya, komunitas adat di Papua tidak hanya terdiri dari satu atau dua komunitas saja, tetapi ada ribuan komunitas adat yang masing-masing memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Dengan demikian, ada ribuan hukum tidak tertulis yang ada di Papua dan kesemuanya saling berbeda satu sama lain. Dampaknya adalah terjadinya ketidakpastian hukum di wilayah Papua. Dualisme hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum sebab kedua hukum itu seringkali saling bertolak belakang dan dalam prakteknya hukum adat yang tidak tertulis dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi masyarakat itu sendiri. Persoalan yang akan dikupas dalam makalah ini adalah bagaimana mendamaikan hukum positif dan hukum adat dalam rangka mempercepat proses pembangunan di wilayah Papua?

1. Dualisme Hukum Menimbulkan Ketidakpastian Hukum.

Sebelum sampai pada bagaimana mengatasi dualisme hukum tersebut, harus diperjelas terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dengan dualisme hukum tersebut. Ada dua contoh kasus mengenai ketidakpastian hukum akibat dari ketidakjelasanan hukum adat ini yaitu yang pertama menyangkut hak ulayat dan yang kedua menyangkut penyelesaian konflik dengan memakai hukum adat.

Ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan hak ulayat dapat dilihat dari kasus pertanahan yang ada di wilayah Papua. Badan Pertanahan Nasional Papua menentukan persyaratan bahwa tanah yang bisa disertifikasi adalah tanah yang telah mendapat pelepasan adat. Pelepasan adat ini sebenarnya sama dengan akta jual beli yang berlaku dalam setiap sertifikasi tanah di BPN. Pelepasan adat dilakukan antara pihak pembeli dengan kepala adat setempat. Akan tetapi, sering terjadi bahwa pelepasan adat dan sertifikat yang telah dimiliki tidak serta merta membebaskan pemilik tanah dari kekhawatiran mereka untuk dituntut kembali kepemilikan tanahnya oleh pengganti kepala adat berikutnya. Banyak kasus terjadi, anak cucu dari kepala adat yang kemudian menjabat sebagai kepala adat pengganti berikutnya menuntut kembali tanah yang telah dilepaskan oleh orang tua mereka. Penuntutan kembali tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan oleh seluruh anggota komunitas adat dibawah pimpinan kepala adat.[2] Kasus semacam ini biasanya diselesaikan dengan pemberian sejumlah uang sesuai dengan tuntutan kepala adat dan para anggotanya. Bila pemilik tanah sah tidak memberikan sejumlah uang kepada mereka, maka bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut akan ditutup dengan cara dipalang-palang dengan menggunakan kayu-kayu atau kemungkinan dirusak oleh komunitas adat atas perintah kepala adat yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak ada kepastian hukum bahwa tanah adat yang telah dilepas dengan uang yang tidak sedikit dan kemudian mendapat peneguhan berupa sertifikat itu menjadi hak milik sepenuhnya dari sang pemilik tanah. Dalam banyak kasus, ketidakpastian hukum juga terjadi berkenaan dengan segala hal ihwal yang ada di tanah itu. Bagi masyarakat Papua, membeli tanah sama artinya dengan hanya membeli tanah saja dalam bentuk sekarang. Ini artinya segala tumbuhan yang berada di atas tanah itu bukan milik pembeli tapi masih milik dari sang pemilik tanah sehingga bila tanaman di atas tanah itu ditebang oleh pemilik baru, pemilik tanah lama akan protes dan menuntut sejumlah uang sebagai ganti ruginya. Bila menolak. pemilik lama akan melakukan kekerasan terhadap pemilik baru. Demikian juga, bila saat membeli tanah, kontur tanah berbentuk gunung, maka ketika pemilik baru meratakan gunung sehingga menjadi tanah rata, maka pemilik lama akan meminta kembali tanah yang sudah rata itu dengan alasan bahwa pemilik baru dahulu hanya membeli gunung, bukan tanah Ketidakpastian berikutnya yang berkaitan dengan dualisme hukum adalah persoalan penyelesaian konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban di pihak masyarakat asli Papua. Yang dimaksud dengan korban adalah matinya binatang piaraan atau meninggalnya anggota keluarga masyarakat asli Papua akibat dari kecelakaan atau perang antar suku. Matinya binatang piaraan biasanya terjadi akibat ditabrak motor atau mobil. Dalam kasus seperti ini, matinya binatang piaraan itu harus diselesaikan dengan hukum adat. Komunitas adat akan menuntut sejumlah uang berdasarkan perhitungan seperti misalnya berapa jumlah susu yang sudah diberikan kepada binatang itu dan seandainya binatang itu beranak pinak akan bisa menghasilkan berapa jumlah uang bagi sang empunya. Demikian juga kematian seorang manusia akibat kecelakaan atau akibat perang suku dihitung dengan cara yang sama. Alhasil, masyarakat adat akan menuntut jumlah uang bermilyar-milyar rupiah kepada mereka yang dituduh mematikan binatang piaraan atau membunuh anggota keluarga komunitas adat. Jumlah uang yang tidak sedikit itu harus dibayarkan. Bila tidak dibayarkan, maka yang bersangkutan akan dibunuh oleh masyarakat adat yang menuntut. Disamping terkena hukum adat, mereka yang menabrak manusia hingga mati masih terkena proses hukum pidana.

Ironisnya, dalam beberapa kasus, masyarakat asli Papua lebih sering dengan sengaja membiarkan binatang piaraan mereka berkeliaran di jalan dengan harapan binatang itu akan ditabrak mobil atau motor yang lewat sehingga akan menghasilkan sejumlah uang bagi mereka. Dalam beberapa kasus juga, mereka yang kecelakaan di jalan raya adalah mereka yang sedang mabuk-mabukan di jalan raya sehingga kecelakaan itu tak terhindarkan.[3] Masyarakat Papua tidak mau tahu terhadap latar belakang atau alasan kecelakaan atau matinya binatang piaraan. Mereka lebih melihat hasil akhir. Mereka tidak peduli apakah kematian itu salah binatang atau salah mereka sendiri. Yang mereka lihat adalah fakta bahwa ada kematian binatang atau anggota suku adat mereka sendiri.

Contoh-contoh kasus atas ketidakpastian hukum tersebut menambah hambatan pengembangan perekonomian di wilayah Papua. Belum pulihnya keamanan di wilayah Papua akibat gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang menuntut kemerdekaan bangsa Papua ditambah dengan dualisme hukum akibat dari penerapan Otsus Papua menjadikan pembangunan perekonomian wilayah Papua berjalan secara tersendat-sendat. Investasi besar tidak akan mudah ditanamkan di tanah Papua bila kedua hal tersebut tidak diselesaikan. Pelaku ekonomi akan selalu menuntut kepastian masa depan bagi usahanya.[4] Untuk itu segala ketidakpastian masa depan dalam bentuk ketidakpastian politik dan ketidakpastian hukum akan menjadi pertimbangan utama bagi setiap pelaku ekonomi untuk tidak menanamkan investasinya di wilayah tersebut.

2. Dampak dari Modernitas Yang Dipaksakan.

Hukum adat yang mengedepankan denda atau jumlah uang yang tinggi, tanpa disertai dengan perhitungan, merupakan cerminan dari percampuran antara budaya berburu dengan modernitas yang mengedepankan tata laksana perekonomian dengan ukuran dan uang.[5] Dalam budaya berburu ini, budaya patrimonial masih sangat kuat. Francis Fukuyama mengungkapkan bahwa dalam budaya patrimonial yang masih sangat kuat, siapa pun yang memiliki kekuasaan seberapa pun besarnya akan memakai kekuasaannya demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya.[6] Dalam kerangka teori ini yang diterapkan pada konteks masyarakat Papua, kesempatan untuk berkuasa akan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok sebesar-besarnya. Hukum adat digunakan sebagai dasar kekuasaan dan dengan kekuasaan itu mereka memperoleh uang. Hukum adat yang semula menuntut ganti rugi dalam bentuk ternak atau hasil pertanian bergeser menjadi uang karena ekonomi barter yang mereka anut tidak lagi berlaku seiring dengan arus modernitas yang masuk ke tanah Papua.

Dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi hukum adat ini, mereka dipaksa untuk menerima gaya hidup modern yang menekankan aspek hukum tertulis (hukum positif) dan tukar menukar yang menggunakan uang. Pola hidup mereka dipaksa untuk berubah secara total: dari barter menjadi uang, dari hukum adat menjadi hukum positif, dari kolektif menjadi individualis. Undang-undang Otsus yang melindungi hukum adat dan sekaligus menerapkan hukum positif membuat Papua hidup dalam dua hukum tersebut. Di satu sisi, masyarakat asli Papua memegang teguh hukum adat sebagai hukum yang mengikat sehingga mereka tidak mau dituntut dengan hukum positif. Di lain pihak, negara menuntut agar hukum positif juga diterapkan di tanah Papua kepada siapa pun yang menjadi warga negara Indonesia. Dualisme ini menimbulkan kerancuan karena kedua jenis hukum ini memiliki logika yang berbeda. Hukum adat tergantung dari perkataan kepala adat (Ondo Api) sehingga pelaksanaannya tidak bisa dipastikan. Sedangkan hukum positif telah tertulis secara jelas sehingga pelaksanaannya bisa dipastikan. Perbenturan terjadi ketika masyarakat asli Papua yang hanya mengakui hukum adat sebagai hukum mereka harus juga berhadapan dengan hukum positif. Kasus kerusuhan di pasar Yutefa 28 Pebruari 2009 sore hari berpangkal dari pelaksanaan hukum positif yang diterapkan oleh pihak Polri tidak bisa diterima oleh masyarakat adat.[7] Masyarakat adat memiliki pemikiran bahwa segala tindakannya hanya diikat oleh hukum adat. Hukum positif bagi mereka bukanlah hukum yang mengikat. Akibatnya, mereka tidak akan pernah mau dituntut dengan hukum positif dan belum dapat memahami arti hukum positif bagi mereka.

Pertemuan masyarakat asli Papua dengan para pendatang telah memaksa masyarakat asli Papua untuk secara perlahan berpikir secara modern. Tetapi proses itu memerlukan waktu yang lama. Proses peralihan budaya dan cara hidup modern tidak serta merta bisa ditumbuhkan melalui pendidikan.[8] Pendidikan justru menjadi bom waktu bagi stabilitas politik di Papua sebab 40% lulusan sarjana strata satu menjadi pengangguran dan mereka berpotensi untuk menimbulkan gejolak di Papua. Pendidikan hanya bisa dilakukan bila mereka telah mau mengubah budaya berburu mereka menjadi budaya bertani atau bercocok tanam. Perubahan pola budaya itu bisa terjadi apabila terjadi pertemuan dengan masyarakat yang telah memiliki budaya bercocok tanam seperti yang terjadi dengan daerah-daerah transmigran. Pertemuan dua budaya ini membawa pengaruh kepada perubahan pola budaya berburu menjadi bertani. Pada saat itu, mereka perlu dibimbing bercocok tanam yang tepat sehingga akan menghasilkan hasil pertanian yang bisa memberi kehidupan kepada mereka.

Pertemuan dua budaya itu juga dapat menghapus kebiasaan-kebiasaan mereka seperti kebiasaan minum-minuman keras hingga mabok di jalan-jalan umum atau meludah sembarangan di jalan-jalan. Nilai-nilai masyarakat asli Papua akan berinteraksi dengan nilai-nilai yang dibawa oleh masyarakat pendatang. Interaksi antara tatanan nilai dari budaya yang berbeda akan memberi perubahan ke arah modernitas yang lebih alami. Dengan demikian, akan terjadi perubahan budaya ke arah yang lebih modern. Pemerintah tidak perlu memaksa masyarakat setempat meninggalkan koteka mereka karena pemaksaan semacam itu di satu sisi melanggar hak budaya mereka, juga pemaksaan itu tidak akan pernah efektif. Akan terjadi penolakan dan akan semakin menambah keinginan mereka untuk merdeka.

3. Pemerintah Daerah Yang Kuat Sebagai Penjamin Kepastian Hukum.

Akan tetapi persoalannya kembali ke masalah pokok yaitu bagaimana mungkin bisa terjadi interaksi antar budaya yang intensif kalau tidak ada jaminan kepastian hukum untuk investasi terutama ketidakpastian hukum di bidang pertanahan? Bagaimana harus diatasi permasalahan ini?

Masalah ini harus diatasi dengan pendekatan budaya. Dalam masyarakat yang bercorak patrimonial yang masih sangat kuat ketaatan dan kepatuhan pada pemimpin adat. Pemimpin adat dipandang sebagai penjaga warisan dan tradisi adat. Ketidaktaatan pada norma adat akan berakibat pada pengasingan sosial oleh komunitas adat setempat. Dalam kerangka budaya semacam ini, kepastian hukum pertanahan dan hukum lainnya hanya bisa terwujud bila ada pemerintahan yang kuat yaitu pemerintah yang mempunyai kekuatan untuk mengatur adat.dan mengendalikan komunitas adat. Pemerintah yang kuat semacam ini hanya bisa dibentuk bila pilkada yang dilakukan di tanah Papua dilaksanakan secara jujur, jauh dari money politics sehingga pejabat politik di tingkat lokal yang terpilih adalah mereka yang berwibawa di hadapan masyarakat Papua. Akan tetapi dalam masyarakat yang terdiri dari ratusan adat seperti di Papua saat ini tidak mungkin bisa terpilih seorang pejabat politik tingkat lokal yang berwibawa dihadapan semua komunitas adat yang ada di wilayah politiknya. Komunitas adat selalu bersifat otonom. Suatu komunitas adat akan tunduk pada komunitas adat lainnya bila dalam sejarah di masa lampau pernah terjadi penaklukan dan penaklukan itu dipelihara terus menerus sampai saat ini. Akan tetapi dengan modernisasi di tanah Papua, perang antar suku telah dilarang sehingga penaklukkan semacam itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, bentuk ideal bagi pemerintahan Papua untuk saat ini adalah pemerintahan daerah yang mengakomodir seluruh komunitas adat di wilayah masing-masing. DPRP maupun DPRD tidak dibentuk dari partai-partai politik, tetapi dibentuk berdasarkan distrik atau komunitas adat. Setiap komunitas adat memilih salah satu anggotanya untuk duduk di badan legislatif tingkat daerah. Badan legislatif yang terbentuk memilih di antara mereka seorang untuk duduk di jabatan eksekutif. Pejabat eksekutif yang dipilih dari dan oleh badan legislatif itu harus mendapat persetujuan dari MRP. Sedangkan MRP sendiri keanggotaannya terdiri dari para tetua adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat Papua. Dengan demikian, dalam kerangka budaya patrimonial yang masih sangat kuat di daratan Papua, pejabat eksekutif adalah pejabat yang disegani di antara komunitas adat dan didukung oleh para tetua dan tokoh masyarakat Papua.

Sistem pemerintahan semacam ini akan lebih berwibawa ketimbang sistem pemerintahan modern ala demokrasi barat yang dipilih melalui pilkada. Sistem pemerintahan hasil pilkada atau hasil pemilu di Papua tidak dengan sendirinya menjadi pemerintahan yang kuat dan disegani oleh komunitas-komunitas adat yang berada di wilayah tersebut. Kasus dipalangnya kantor kabupaten Puncak Jaya yang memaksa bupati Puncak Jaya memindahkan kantor kabupatennya merupakan contoh kasus lemahnya pemerintahan daerah berhadapan dengan komunitas adat. Pemalangan bangunan-bangunan itu banyak terjadi di Papua dan tidak ada satu pejabat pemerintah daerah pun yang sanggup mengatasi permasalahan ini. Bahkan, akhir-akhir ini muncul desakan dari kelompok separatis untuk meniadakan hak milik tanah di wilayah Papua selain warga asli Papua.

Bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, Papua akan menjadi wilayah yang semakin terisolir dan proses modernisasinya akan berjalan sangat lambat. Telah banyak peraturan yang menyingkirkan (mengeksklusikan) kaum pendatang dan menginklusifkan diri bagi masyarakat asli Papua seperti persyaratan menjadi PNS atau pejabat di lingkungan Pemda. Peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat asli Papua justru akan menjadi bumerang bagi kemajuan Papua sendiri. Ketidakpastian hukum pertanahan akan semakin menjauhkan Papua dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Papua menjadi semakin eksklusif dan cenderung menjadi wilayah yang tertutup.

4. Parlemen Papua Yang Bercorak Bikameral.

Struktur pemerintahan daerah propinsi di Papua dalam kerangka Otsus telah disusun sedemikian rupa dengan mengedepankan unsur-unsur budaya setempat. Diadakannya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan mengenai kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif (gubernur dan wakil gubernur) dan lembaga legislatif (DPRP).[9] MRP yang terdiri dari para tokoh-tokoh masyarakat asli Papua hanya memiliki kewenangan mempertimbangkan saja dan kemudian menyetujui atau tidak menyetujui. Dengan posisi semacam ini, MRP hanya berdiri sebagai hakim dari produk kebijakan publik yang dihasilkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam kebudayaan patrimonial yang masih sangat kental, posisi MRP semacam ini menjadi sangat tidak produktif. Di satu sisi, para tokoh masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat Papua sangat memahami kondisi dan aspirasi masyarakat asli Papua dan di lain pihak pemahaman itu disalurkan secara terbatas pada menyetujui dan tidak menyetujui karena MRP tidak memiliki hak untuk menyusun undang-undang seperti yang dimiliki oleh DPRP. MRP akan menjadi lebih produktif bila MRP memiliki hak yang sama dengan DPRP di bidang legislasi.

MRP yang memiliki hak yang sama dengan DPRP bisa terwujud bila parlemen Papua berbentuk bikameral. Dalam parlemen yang berbentuk bikameral ini, DPRP terdiri dari para anggota yang dipilih melalui Pemilu dan para tokoh-tokoh yang sekarang ini terwadahi dalam MRP. Jumlah kamar para tokoh-tokoh itu sama seperti yang dikatakan dalam Pasal 19 UU RI No.21/2001 yaitu sepertiga dari jumlah anggota yang terpilih. Dalam sistem bikameral ini, kamar para tokoh-tokoh masyarakat ini memiliki hak untuk mengajukan rancangan perdasus atau perdasi seperti halnya dengan hak yang dimiliki oleh para anggota yang dipilih melalui Pemilu. Seperti halnya sistem bikameral di Belanda maupun di Inggris, persetujuan dari produk perdasi atau perdasus itu harus disetujui oleh kedua kamar dari parlemen Papua bersama-sama dengan lembaga eksekutif Papua.

`Dengan model parlemen bikameral ini, parlemen akan menjadi sarana dialog kepentingan masyarakat asli Papua yang diwadahi oleh keanggotaan para tokoh-tokoh masyarakat dengan para anggota yang dipilih yang besar kemungkinan berasal dari masyarakat pendatang. Kedua kepentingan itu bertemu di parlemen Papua sehingga produk kebijakan publik yang dihasilkan akan sama-sama memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hanya dengan cara demikian, kepastian hukum yang memberi manfaat baik bagi pendatang maupun bagi masyarakat Papua dapat diharapkan. Hanya tinggal satu soal saja menuju kepada kepastian hukum yaitu kemampuan lembaga eksekutif untuk menegakkan perdasus dan perdasi yang dihasilkan. Hanya pemerintah daerah yang mampu menjalankan dan menegakkan aturan yang dibuat itulah maka kepastian hukum bisa ditegakkan. Pemerintahan semacam ini dalam pandangan Francis Fukuyama adalah pemerintahan yang kuat.[10] Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang disegani dan dihormati oleh masyarakatnya. Untuk kasus Papua, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang tersusun dari orang-orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakatnya sehingga pemerintahan ini bisa menyusun dan menegakkan aturan yang telah disepakati tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pemerintahan yang kuat semacam ini hanya bisa terwujud bila Pemilu di Papua dijauhkan dari unsur-unsur ketidakjujuran dan tipu daya atau rekayasa sehingga Pemilu merupakan hasil murni dari pilihan rakyat Papua baik masyarakat asli maupun masyarakat pendatang. Selama Pemilu dan Pilkada di Papua diwarnai oleh politik uang atau rekayasa dan tipu daya, maka legislatif dan eksekutif bagaimana pun bentuknya tetap akan menjadi lembaga-lembaga yang lemah dan sama sekali tidak memiliki wibawa di hadapan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. ed. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Gramedia, 1981.

Fukuyama, Francis. Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21. Terj. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Gramedia, 2004.

Giddens, Anthony. Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya (The Third Way and Its Critics). Terj. Imam Khoiri. Yogyakarta : IRCiSoD, 2005.

Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: Gramedia, 2008.

Whitehead, Alfred North. The Aims of Educations and Other Essays. New York: The Free Press, 1967.


[1] Ibid. Dalam hal ini ada kemiripan dengan hipotesa Nazaruddin Sjamsuddin mengenai sebab musabab munculnya separatisme. Lih. Nazaruddin Sjamsuddin, Integrasi Politik di Indonesia (Jakarta: Gramedia), hal.35. Lih juga Prasasta, Menelaah Hubungan Timbal Balik Antara Konflik dan Kemiskinan, http://www.prasasta.com/article_detail.php?id=7 diakses 26 Maret 2008.

[2] Hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat pendatang di Jayapura.

[3] Kasus tertabraknya orang Papua di Jayapura yang sedang mabuk pada tahun 2005 mengakibatkan tuntutan ganti rugi satu milyar kepada orang yang menabrak. Kasus ini diselesaikan dengan keluarnya orang yang menabrak itu secara diam-diam dari tanah Papua ke kampung halamannya di Pulau Jawa.

[4] Bdk. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, “Tujuan dan Pilihan: Partisipasi Politik Dalam Pembangunan”, Miriam Budiardjo ed. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: 1981), hal.30-46.

[5] Dalam berdagang, masyarakat asli Papua menjual dagangannya tidak berdasarkan ukuran berat, tetapi berdasarkan pembagian menurut selera mereka untuk kemudian tiap bagian diberi harga. Misalnya, lombok dijual satu genggam seharga Rp.5000,-

[6] Bdk. Francis Fukuyama, Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, Terj. A. Zaim Rofiqi (Jakarta : 2004), hal.20.

[7] Polri membebaskan sopir angkot yang menabrak salah satu anggota suku dianggap tidak sesuai dengan hukum adat mereka yang menuntut nyawa ganti nyawa atau nyawa ganti uang. Akhirnya mereka merusak pasar Yutefa yang juga menjadi terminal angkot tersebut. Mereka membawa senjata yang biasa digunakan untuk berburu.

[8] Untuk kasus Papua, penulis tidak sependapat dengan Giddens dan Whitehead yang mengatakan bahwa proses modernisasi dalam rangka mengubah budaya patrimonial paling efektif melalui pendidikan. Lih. Anthony Giddens, Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya, Terj. Imam Khoiri (Yogyakarta:2005), hal. 77-79. Lih. Alfred North Whitehead, The Aims of Education and Other Essays (New York:1967), hal.1-7.

[9] Lih. Pasal 20 UU RI No.21/2001. Kebijakan publik yang dimaksud di sini adalah perdasi dan perdasus yang dihasilkan dari pembahasan badan legislatif dan eksekutif di tingkat Propinsi. Untuk istilah kebijakan publik ini lih. Riant Nugroho, Public Policy (Jakarta: Gramedia, 2008), hal.11-16.

[10] Francis Fukuyama, Op.Cit, hal.10.