Sumber: Amos Perlmutter, Militer dan Politik, Jakarta : Rajawali Press, 1984, hal.141-182 Bab IV Tentara dan Negara Pretorian

Dibahas oleh Heru Wahyu Jatmiko, Direktur LEKAP dalam DIM (Diskusi Ilmiah Mingguan)

1. ISI BUKU

Pretorian dirumuskan Amos Perlmutter sebagai situasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom dalam masyarakat tersebut berkat penggunaan kekuatan aktual atau ancaman penggunaan kekuataan. Pretorian terbagi dalam dua jenis yaitu pretorian historis dan pretorian modern. Pretorian historis dimulai dari tentara ibukota Romawi yang selalu mendesakkan calon pemimpin negara untuk disetujui senat. Pretorianisme jenis ini kemudian berkembang subur di masyarakat feodal yang berciri patrimonial. Di dalam masyarakat ini tentara menjadi alat utama pendukung kekuasaan raja atau bangsawan. Hubungan antara tentara dengan penguasa didasarkan pada orientasi tradisi. Dalam pretorianisme modern, tentara justru menentang penguasa dan menawarkan jenis kekuasaan baru. Tentara dalam pretorianisme modern cenderung campur tangan dalam pemerintahan dan mendominasi eksekutif sehingga terjadi pembusukan politik dan kekuasaan eksekutif menjadi tidak efektif.

Pretorianisme modern terbagi atas 3 bentuk yaitu otokrasi militer, oligarki militer dan pretorianisme otoriter. Dalam otokrasi militer, pimpinan pemerintahan dipegang oleh seorang perwira militer yang sekaligus menjadi penguasa tertinggi. Dalam rejim ini, pemilu ditiadakan. Sedangkan dalam oligarki militer, pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang, dimana eksekutif terdiri dari para perwira militer sedangkan eksekutif utama diduduki oleh pensiunan perwira militer atau orang sipil yang didukung militer secara penuh. Rejim ini hanya bisa bertahan selama mendapat dukungan dari militer dan selalu melakukan mobilisasi dukungan. Rejim ini juga hanya kadang-kadang saja mengadakan pemilu. Ada pun dalam pretorianisme otoriter, pemerintahannya merupakan fusi militer dan sipil dengan kontrol yang sangat sedikit atau tidak ekstrim. Kombinasi dari ketiga bentuk pretorianisme modern itu bisa berwujud rejim militer otoriter, dimana tentara, birokrat, manajer dan tehnokrat memainkan peranan yang penting. Birokrasi terdiri dari militer dan sipil sedangkan kepala pemerintahan bisa dari sipil murni. Dukungan rejim ini adalah lembaga militer. Rejim ini juga mengusahakan dukungan politik dari luar negeri. Pemilu diadakan dengan pembatasan-pembatasan dan masih bisa menolerir adanya struktur politik nasional yang tidak mendukung rejim.

Kondisi-kondisi sosial yang melahirkan pretorianisme adalah pertama, sindrom negara transisi, dimana pola tradisional sudah rusak sementara pola baru belum terbentuk. Dalam masyarakat ini, kesatuan masyarakat tidak ada, lembaga-lembaga negara dan kontrol sosial tidak bisa beroperasi secara efektif, saluran komunikasi sangat minim dan tidak ada lambang-lambang kesatuan masyarakat. Militer paling mampu mengatasi sindrome ini karena ia bisa memakai simbol-simbolnya untuk memerintah dan mempersatukan masyarakat dan sifat netral yang dimilikinya serta kesanggupannya menjalin komunikasi dengan rakyat bawah memampukan militer menjalankan kepemimpinan secara efektif. Kedua, terjadinya jurang kelas sosial yang tajam sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat sehingga melahirkan jurang antara kaya dengan miskin, dimana secara kuantitatif kaum miskin jauh lebih banyak daripada kaum kaya. Ketiga, terjadinya aksi sosial berdasarkan kelompok-kelompok dan mobilisasi sumber-sumber materiil yang rendah. Masyarakat terpecah belah dan hidup berdasarkan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Program pemerintah tidak mendapat dukungan, bahkan selalu dirong-rong sehingga selalu gagal. Sumber materiil yang diperlukan pemerintah tidak ada. Para pengusaha berusaha tidak membayar pajak, kaum birokrat berusaha menerima suap dan petani hanya menimbun hasil pertaniannya.

Tentara pretorian cenderung melakukan kudeta. Kudeta adalah aksi politik untuk menggantikan kelompok atau rejim yang menjadi saingannya dengan rejim sendiri atau rejim lain yang mereka dominasi. Kudeta ini dilakukan bila militer merupakan kelompok yang paling solid, paling terorganisir secara politik dan tidak ada oposisi yang kuat. Kudeta dilaksanakan oleh aktivis politik dan kelompok politik dalam organisasi militer, perwira yang memiliki ambisi politik dan perwira yang tidak menganggap militer sebagai profesi seumur hidup. Korps Perwira dipolitisir oleh perwira lain yang secara politik atau ideologi terikat dengan politisi sipil atau sipil yang minta perlindungan tentara atau karena kejadian perjuangan anti kolonial, datangnya kemerdekaan atau kekacauan ekonomi. Kudeta militer diorganisir oleh koalisi para aktivis politik dalam militer dan sekutu-sekutu mereka atau oleh persekongkolan para perwira yang mendapat dukungan politik dari luar militer. Keputusan kudeta tergantung dari kesiapan politik dan saat tepat. Ada pun kudeta ini memperoleh legitimasinya dari sekutu-sekutu militer dan orang-orang yang sealiran dengan oposisi rejim lama serta dari orang-orang yang tidak senang terhadap rejim lama dan para oportunis.

Tentara menjadi pretorian bila segelintir perwira militer berhasil menggerakkan tentara karena politik. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, tentara pretorian menjadi tentara penguasa dengan mendirikan lembaga eksekutif independen dan organisasi politik untuk mendominasi masyarakat dan politik. Dalam bentuknya yang kurang ekstrim, tentara pretorian menjadi tentara arbitrator dengan tidak memiliki organisasi politik dan tidak berminat menciptakan ideologi politik.

Ada pun ciri tipe tentara arbitrator ini meliputi penerimaan atas tata sosial yang ada dan tidak mengadakan perubahan fundamental di dalam rejim. Tentara ini juga berorientasi kepada sipil dan ingin agar keadaan segera normal sehingga mereka bisa kembali ke barak. Mereka tidak memiliki memiliki organisasi politik yang independen dan tidak berusaha memaksimalkan pemerintahan militer, bahkan membatasi waktu pemerintahan militer untuk kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil agar bisa segera memusatkan perhatian kepada profesionalisme militernya. Mereka cenderung beroperasi di belakang layar sebagai kelompok penekan dan sangat takut akan aksi balasan dari sipil.

Ciri-ciri tipe tentara penguasa meliputi penolakan atas orde yang berlaku dan menentang keabsahannya, tidak percaya pada pemerintahan sipil dan tidak mau kembali ke barak, memiliki organisasi politik dan cenderung memaksimalkan kekuasaan tentara, politik lebih penting daripada profesionalisme militer, beroperasi secara terbuka dan tidak takut pada aksi balasan dari sipil.

Kritik Atas Isi Buku.

Pembahasan Amos Perlmutter mengenai militer dan politik bertolak dari pembatasan pembahasan militer hanya pada golongan perwira. Perwira di sini yang disoroti utamanya adalah perwira staf yang membuat perencanaan. Mereka ini berpangkat kapten sampai kolonel sehingga keinginan politiknya tidak sebanding dengan pangkatnya. Dengan titik tolak ini, Amos telah membuat sebuah kekeliruan besar dalam hal metode. Kekeliruan metode ini dimulai dari pertama, kekeliruan asumsi yang ditetapkan yaitu bahwa kudeta hanya bisa dilakukan oleh perwira. Fakta sejarah menunjukkan bahwa ada beberapa negara yang kudeta militernya dipimpin oleh seorang bintara. Fakta empirik di Indonesia, bintara dan tamtama adalah unsur pelaksana, yang justru memegang kendali gudang munisi dan senjata serta memiliki esprit d’accord yang sangat tinggi di antara mereka daripada korps perwira. Bintara-bintara dilatih agar mampu memimpin pasukan setingkat regu (10 orang) dan bintara serta tamtama sudah banyak yang berpendidikan strata satu. Kasus tembak menembak di Binjai beberapa tahun lalu yang meluluh-lantakkan instalasi polri dan menewaskan beberapa perwira dan bintara polri dipimpin oleh seorang prajurit berpangkat kopral. Bila kopral ini menggerakkan pasukan lebih jauh untuk melakukan kudeta, sangatlah mungkin kudeta itu terjadi. Jadi, tidak benar bahwa kudeta harus selalu dipimpin perwira. Semua prajurit bisa memimpin kudeta dengan segala motivasinya. Kedua, keinginan militer melakukan kudeta tidak semata-mata selalu berasal dari faktor ekstern militer. Faktor intern militer misalnya gaji yang tidak memadai sehingga tidak dapat hidup secara layak juga bisa menjadi faktor pemicu kudeta. Faktor ekstern seperti lemahnya pemerintahan, kemiskinan yang merajalela kadang-kadang hanya menjadi casus belli saja dari faktor intern prajurit. Dalam hal ini, teori agregat psikologis dari Ted Gurr bisa digunakan sebagai penjelasannya.

Sumbangan pemikiran Amos Perlmutter adalah perumusannya mengenai profesionalisme prajurit yaitu keahlian, pertautan, korporatisme, ideologi. Dengan perumusan ini Amos mengingatkan bahwa profesionalisme prajurit harus ditempatkan dalam kerangka tugas pokok militer yaitu perang melawan musuh yang akan menyerang negara. Karena tugas ini bertaruh nyawa, maka profesionalisme harus mencakup segi batiniah yaitu komitmen untuk menjadikan militer sebagai profesinya yang sangat dicintai (ideologi) dan segi lahiriah yaitu keahlian militer untuk memenangkan perang. Sarana profesionalisme adalah pendidikan, latihan dan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi. Oleh karena itu keterlibatan militer dalam dunia politik sama artinya mengkhianati profesionalisme militer.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.